Sinergi BUMN yang berjumlah 119 dengan aset hingga Rp4.500 trilyun memiliki potensi daya konstruktif yang besar untuk membangun negeri. Presiden FSPPB, Eko Wahyu Laksmono mengatakan, forum ini dimaksudkan untuk menjadi forum persaudaraan yang netral tidak berhaluan pada paham partai politik manapun.
Forum ini membuat pernyataan, yakni pemerintah wajib memastikan pelaksanaan peraturan tentang sinergi antar BUMN dan memonitoring implementasinya secara komprehensif dan konsisten melibatkan stakeholder, untuk mewujudkan Indonesia Incorporated. Selain itu Pemerintah dan DPR diminta membuat UU yang mengharuskan pengelolaan seluruh sumber daya yang menguasa hajat hidup orang banyak dikelola BUMN, termasuk yang habis masa berlakunya di serahkan tanpa syarat kepada BUMN,
Forum ini lalu berkomitmen bersama-sama menjaga kelangsungan bisnis perusahaan BUMN demi terciptanya kemandirian dan kedaulatan nasional. Serta menuntut Kementerian BUMN untuk membuat kebijakan – kebijakan yang berpihak kepada kepentingan pengembangan dan kemajuan BUMN.
“Dengan demikian diharapkan seluruh Pekerja/Karyawan BUMN bahu membahu dalam meningkatkan kompetensi serta daya saing demi meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Karyawan dan keluarganya,” tutur Eko. (Berita Jakarta)
EmoticonEmoticon